Pemanfaatan Data JKN Dukung Pembangunan Kesehatan Di Daerah Kata Direktur Utama BPJS Kesehatan

“Data yang dimiliki BPJS Kesehatan merupakan big data yang menjadi momen kunci dalam pelaksanaan program JKN-KIS. Data tersebut juga dapat digunakan oleh masyarakat umum dan pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem kesehatan yang baik. Oleh karena itu juga mendorong BPJS Kesehatan untuk menciptakan tata kelola data yang baik sehingga data BPJS Kesehatan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan program JKN-KIS,” kata Gufron.

Gufron mengatakan, selain mengungkapkan penggunaan data yang ada, BPJS Kesehatan juga membuka akses publik untuk melihat data terkait pengelolaan program JKN-KIS melalui Dashboard JKN. Data tersebut disajikan dalam bentuk cakupan kepesertaan, profil kepesertaan, fasilitas kesehatan yang bersinergi, dan data pemanfaatan pelayanan kesehatan di masing-masing wilayah.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memiliki dashboard khusus yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota. BPJS Kesehatan juga mengemban peran dan tanggung jawab PPID dalam menangani permintaan data. Selama ini, kata dia, banyak peneliti mulai dari akademisi hingga praktisi yang menggunakan sampel data BPJS Kesehatan untuk melakukan penelitian kesehatan.

“Padahal BPJS Kesehatan baru saja meluncurkan jurnal JKN yang digunakan untuk mendokumentasikan karya ilmiah yang dilakukan secara nasional dan internasional dalam bentuk digital. Kami berharap upaya keterbukaan informasi dan data kesehatan BPJS ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun dan menyusun rekomendasi kebijakan program JKN-KIS sehingga dapat membangun sistem kesehatan yang baik di daerah”, jelas Gufron.

Gufron melanjutkan, dalam ekosistem JKN, seluruh sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh institusi medis telah terintegrasi dalam JKN Integrated Care. Anggota mengakses aplikasi Mobile JKN untuk antrian yang telah terintegrasi dengan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), hingga pelayanan di rumah sakit.

“Semua data yang dicatat dan dikumpulkan dalam sistem pelayanan terpadu JKN, yang kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan pedoman dan peraturan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan data dan keamanan informasi, kemudian Data dianalisis dan divisualisasikan untuk berbagai pemangku kepentingan sesuai kebutuhan dari pemerintah pusat dan daerah hingga akademisi dan peneliti,” kata Gufron.

Terkait hal tersebut, Dokter Anak Mayapada Lebak Bulus Tubagus Rahmat Sentika yang juga menjadi konsultan dalam acara tersebut mengatakan, kesehatan tingkat daerah juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, Dinas Kesehatan setempat harus menggandeng seluruh FKTP untuk memberikan pelatihan terkait pemeriksaan kesehatan.

“Semua FKTP juga harus mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mengajak masyarakat untuk melakukan deteksi dini penyakit. Dengan cara ini, peserta juga akan dapat menerima rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan mereka. Saya berharap ini bisa menjadi perhatian khusus untuk menjaga derajat kesehatan masyarakat di daerah tersebut,” tutup Rahmat.